Hidayat menyampaikan pesan ini sebagai respons atas kabar yang menyebutkan bahwa Jokowi melarang parpol-parpol membuka posko untuk membantu korban banjir Jakarta. "Seharusnya jangan begitu, harusnya semua membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Entah itu parpol, ormas atau perusahaan. Apalagi melihat luasnya daerah banjir dan banyaknya korban banjir, dimana semuanya mengharapkan adanya bantuan,," tuturnya seraya menambahkan, Jokowi seharusnya justru menggandeng semua pihak, baik parpol, ormas, LSM dan perusahaan.
Menurut Hidayat, lebih bijak jika bantuan kepada korban banjir tidak terhambat oleh birokrasi atas nama koordinasi. Maka, agar bantuan lebih cepat sampai kepada masyarakat, Pemprov DKI seharusnya membuka peluang kepada semua pihak untuk membantu.
Hidayat sendiri mengaku mengapresiasi aksi blusukan yang dilakukan Jokowi di tengah banjir yang menerjang Jakarta. Namun, Hidayat meminta Jokowi tidak berhenti sekadar blusukan. “Tetapi beliau juga harus membawa solusi konkret seperti yang dijanjikan saat kampanye dulu yang akan menenteramkan masyarakat Jakarta bahkan dunia internasional, sekalipun masalah banjir ini tak akan selesai dalam waktu tiga tahun," kata Hidayat.
Tentang solusi banjir secara umum, Hidayat meminta Jokowi mampu secara maksimal untuk melibatkan pemerintah pusat dan provinsi di sekitar DKI Jakarta karena masalah banjir tidak hanya terkait dengan Jakarta tetapi juga dengan pemerintah pusat dan provinsi di sekitarnya.
Hidayat juga mengapresiasi kader dan simpatisan PKS di Jakarta yang telah turun langsung membantu para korban banjir di seluruh wilayah, baik yang menggunakan atribut partai maupun tidak, dengan diliput media ataupun tidak.
Ini sesuai dengan instruksi partai yang selama ini memang dikenal aktif dan responsif membantu korban bencana dimanapun. “Tadi siang, bahkan persatuan istri anggota Fraksi PKS DPR RI juga sudah turun membantu korban banjir di Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” jelas Hidayat.(ismed)
0 komentar:
Posting Komentar